Bawaslu Sragen dan SMAN 3 Sragen Teken PKS, Kawal Pilketos dengan 1.160 Pemilih

Sragen – Bawaslu Kabupaten Sragen terus menjalin kerja sama dan melaksanakan goes to school ke beberapa sekolah. Kali ini telah terjalin kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bawaslu Kabupaten Sragen dengan SMA Negeri 3 Sragen, Jumat (23/10/2026).

Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Kepala SMA Negeri 3 Sragen, Arif Nur Hidayat dan Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen, Dwi Budhi Prasetyo. Kesepahaman kedua belah pihak tersebut meliputi kerja sama Pendidikan politik dan demokrasi, pengawasan partisipatif, serta pertukaran informasi data pemilih pemula dalam rangka pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. 

Di hari yang sama, setelah penandatanganan dilanjutkan dengan pelaksanaan Pemilihan Ketua OSIS (Pilketos) yang diikuti 3 pasangan calon dengan jumlah pemilih sebanyak 1.160.

Arif Nur Hidayat dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemilihan Ketua OSIS ini merupakan sarana pembelajaran demokrasi yang baik. Ia mengapresiasi panitia yang telah menyiapkan serangkaian kegiatan hingga sampai pada saat pemungutan suara. Ia berharap siapa pun yang terpilih, bisa membawa teman dan sekolah lebih maju. 

Di kesempatan itu, anggota Bawaslu Kabupaten Sragen, Muh. Syamsul Arifin, saat menyampaikan sambutan menekankan agar regulasi atau aturan yang telah ditetapkan, dipatuhi bersama agar proses pemungutan suara berjalan lancar dan kuat secara legitimasi.

Lebih lanjut,  ia berpesan agar dalam pemilihan Ketua OSIS ini dijalankan sebaik mungkin.  Tanpa ada yang main mata. Tanpa ada iming-iming tertentu untuk memenangkan satu calon. Ia juga berpesan kepada pasangan calon merangkul yang kalah untuk tetap sportif.  Bagi yang kalah jangan mengajak pendukungnya membuat kegaduhan. Hormati guru, kepala sekolah, dan teman-teman pemilih. Jadikan Pilketos ini sebagai pengalaman berharga.  

Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini tentunya Bawaslu Kabupaten Sragen akan memiliki jangkauan yang luas lagi untuk menjalankan fungsinya dalam pencegahan dan pengawasan melalui pendidikan demokrasi serta akses validasi data pemilih pemula.