BAWASLU SRAGEN GELAR WEBINAR ANTISIPASI PESIMISTIS MASYARAKAT DALAM MENGAWASI PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

Sragen – Webinar Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sragen pada kali ini mengusung tema “Antisipasi Pesimistis Masyarakat Dalam Mengawasi Pemilu Serentak Tahun 2024”, pada hari Selasa (07/06/2022). Acara dimulai pada pukul 09.45 WIB, yang disiarkan langsung melalui Zoom Meeting dan kanal Youtube Bawaslu Kab.Sragen, kegiatan Webinar Pojok Pengawasan diikuti oleh masyarakat umum secara daring, bertindak sebagai narasumber adalah Siti Zuhro peneliti senior pusat penelitian politik (LIPI) dan Ermina Tyas Damai Tatag Prabawanto sekretaris tim pengerak PKK Kab.Sragen, M.Fajar SAKA Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah sebagai Keynote Speaker, bertindak sebagai moderator Raras MDK.

M.Fajar SAKA sebagai pemantik diskusi pada acara kali ini menyampaikan hal yang spesial pada webinar kali ini yaitu  salam damai, terima kasih kepada Bawaslu Kabupaten Sragen yang telah menyelenggarakan acara webinar yang merupakan kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat  sebagai bagian proses dari pencegahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, mandatnya kepada Bawaslu memang sebagai pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa melalui identifikasi kerawanan dan sebagainya. Tema yang diusung dalam webinar ini menyangkut partisipasi yang kemungkinan tidak akan meningkat bahkan cenderung mengalami penurunan yang ditandai dengan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran-pelanggaran ke Bawaslu. Bicara pesimistis masyarakat dalam mengawasi pemilu serentak tahun 2024 ada beberapa hal yang bisa kita dalami, yang pertama mengenai akar masalah penyebab masyarakat pesimistis atau Bawaslu khawatir bahwa masyarakat akan pesimis dalam pengawasan pemilu tahun 2024, kalau kemudian sudah terungkap/tertangkap bahwa yang menjadi akar potensi pesimistis tersebut kita bisa melangkah apa yang akan bisa kita lakukan untuk memastikan kekhawatiran itu tidak terjadi. Kita juga harus mengevaluasi apakah ini terjadi karena sistem/regulasi yang rumit, jangan-jangan masyarakat itu suka terlibat dalam pengawasan tapi prosedurnya rumit atau ternyata Bawaslunya jauh/tidak kenal dengan publik, maka diharapkan Bawaslu membuat kanal sebanyak-banyaknya sehingga masyarakat bisa berkomunikasi setiap hari dengan Bawaslu, atau mungkin khawatir apabila aktif dalam pengawasan akan dibebani tugas bawaslu atau prosedur sudah ok tapi hasil pemilu tidak sesuai yang diharapkan maka masyarakat menjadi pesimistis/ kecewa. Maka PR kita bersama selalu menyampaikan pesan kepada pemilih, justru pemilu ini jangan ditinggalkan, bahwa ada hal-hal yang belum sempurna tapi justru harus lebih aktif didalamnya untuk memastikan orang-orang didalam partai politik yang terpilih nanti adalah orang yang memang betul-betul harapan pemilih, kalau ditinggalkan maka akan semakin buruk.

Narasumber yang pertama Damai Tatag Prabawanto menyampaikan tentang partisipasi perempuan dalam pemilu dan demokrasi, jaminan kebijakan afirmatif indonesia untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, Salah satu tujuan Gerakan PKK adalah kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dalam kancah politikpun kaum perempuan jangan ketinggalan, siapa yang akan memimpin negeri ini baik lokal maupun nasional kaum perempuan harus sadar terlibat, turut menentukan, dan mengawalnya. Pengawasan partisipatif juga merupakan bagian dari pendidikan politik, diharapkan perempuan akan lebih melek hukum dan politik. Kader PKK harus lebih memahami kondisi di lapangan, sehingga kader PKK perlu mengawal proses pemilu agar berintegritas tinggi dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Karena kader PKK berada di garda terdepan, mengingat kader PKK ada sampai tingkat dasa wisma yang paling bawah. Karena animo perempuan dalam politik masih rendah sehingga diharapkan peran perempuan dalam pemilu sebagai pemilih, sebagai penyelenggara, sebagai calon dan sebagai leader. Dalam akhir materinya damai menyampaikan partisipasi bukan hanya mencoblos tapi bagaimana mengawal suara yang sudah diberikan tidak disalahgunakan. Berani melaporkan jika terjadi pelanggaran proses pelaksanaan pemilu/pilkada, menularkan semangat ke semua orang dalam mengawasi, menjadikan dirinya pioneer dalam sebuah gerakan “Ayo Mengawasi.”

Narasumber yang kedua Siti zuhro menyampaikan Stabilitas politik dan keamanan diharapkan berkorelasi positif terhadap terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dan penciptaan kesejahteraan rakyat. Demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu ditopang stabilitas politik dan keamanan yang memadai. Untuk mewujudkan stabilitas politik dan keamanan perlu ada sinergi antara pemerintah dengan aparat keamanan/penegak hukum. Untuk itu, diperlukan sinergi antar stakeholder terkait, baik di tingkat nasional maupun lokal. Siti juga menjelaskan mengenai masalah egosentrisme, primordialisme, masalah keadilan, keadaban publik, ketidakpastian/ketidakadilan hukum, masalah moralitas, demokrasi dan wawasan kebangsaan.  System demokrasi diperjuangkan bukan semata-mata demi terpenuhinya aspek keterwakilan, terbentuknya pemerintah hasil pemilu/pilkada dan para legislator di  pusat dan daerah saja, tapi lebih dari itu, sistem demokrasi meniscayakan hadirnya pemerintah dan para wakil rakyat yang bertanggung jawab dalam mengemban mandat politik yang diberikan rakyat. Tolak ukur keberhasilan system demokrasi tidak sekedar terletak pada terpenuhinya segenap prosedural elektoral, melainkan lebih pada kualitas akuntabilitas pemerintah dan wakil rakyat terpilih yang tercermin dalam kemampuan mereka mewujudkan cita-cita keadilan, keberadaban dan kesejahteraan rakyat. Politik penegakan hukum semestinya dilakukan secara sinergis dengan penataan system politik/demokrasi agar terbangun koherensi antara pembangunan politik dan  pembangunan hukum, sehingga politik yang bersifat anarkis aka terhindarkan.

Penulis: Adi Mujianto