Bawaslu Sragen Gelar Monev Pelaksanaan Program Anggaran 2026
|
Sragen – Bawaslu Kabupaten Sragen menggelar rapat Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2026 di aula kantor setempat, Kamis (19/11/2026). Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2026, mengukur capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), serta menyiapkan langkah penutupan tahun anggaran yang terkendali dan akuntabel.
Rapat yang dihadiri jajaran pimpinan, Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian, serta jajaran staf keuangan tersebut, dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen, Dwi Budhi Prasetyo. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen telah menjalankan tanggung jawab sebagai Satuan Kerja (Satker) secara mandiri selama kurang lebih dua tahun. Sejak bulan Oktober 2025, pengelolaan administrasi keuangan menjadi tanggung jawab tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Sragen.
Dwi Budhi menekankan pentingnya perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran serta sinergi antara Bawaslu Kabupaten Sragen dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sebagai lembaga negara yang menggunakan anggaran APBN, Bawaslu harus memastikan pengelolaan anggaran dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.
Sementara itu, narasumber yang hadir dari KPPN Sragen, Kholid Mawardi, memaparkan materi Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa IKPA tidak hanya membaca besarnya penyerapan, tetapi juga kualitas pelaksanaan, yakni keselarasan antara rencana kas dalam Halaman III DIPA dengan realisasi, serta kemampuan mengubah pagu menjadi keluaran pada waktunya.
Kholid menguraikan nilai akhir IKPA Bawaslu Kabupaten Sragen pada bulan Oktober tercatat sangat baik. Dengan asumsi target penyerapan tercapai, nilai akhir IKPA pada bulan Desember diproyeksikan akan semakin meningkat.
Selain itu ia juga memaparkan hasil monitoring digitalisasi. Ia menilai digitalisasi pembayaran pada Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen sudah bagus, dengan administrasi LPJ, Rekon, dan konsistensi transaksi via CMS yang tertib. Sedangkan untuk Kartu Kredit Pemerintah (KKP), kondisinya dinilai stabil menuju kompleks, dan masih bisa dipertimbangkan pengelolaannya apabila diperlukan.
Dengan kehadiran dari KPPN ini, juga menjadi sarana berdiskusi dalam menyikapi monitoring dan evaluasi di akhir tahun, agar penutupan anggaran berjalan optimal dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Di samping itu, Kholid juga menyampaikan masukan dan langkah strategis untuk awal anggaran berikutnya, di antaranya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran belanja yang berkualitas atau spending better, akselerasi program/kegiatan pemerintahan baru, serta peningkatan akuntabilitas proses pelaksanaan anggaran.
Melalui rapat ini, Bawaslu Kabupaten Sragen berkomitmen menutup tahun anggaran secara tertib dan akuntabel. Hasil evaluasi ini menjadi pijakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan anggaran ke depan, agar semakin tepat sasaran dan dipercaya publik.
Penulis dan Foto: Hum@s
Editor: Hum@s