Lompat ke isi utama

Berita

Perkuat Zona Integritas, Bawaslu Sragen Ikuti Rakor Bersama Bawaslu Jateng dan Kemenpan RB

123.59

Sragen – Bawaslu Kabupaten Sragen mengikuti rapat Implementasi Reformasi Birokrasi melalui Penguatan Zona Integritas di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, pada Rabu (18/11/2026). Rapat koordinasi yang berlangsung secara daring tersebut, digelar sebagai upaya memperkuat komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. 

Di awal acara, Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Jawa Tengah, Tri Adianto Bay, menyampaikan bahwa Reformasi Birokrasi tidak akan berjalan efektif tanpa komitmen nyata dari pimpinan hingga pelaksana. Ia mengingatkan bahwa setiap individu adalah agen perubahan yang harus memberikan contoh dalam disiplin, integritas, dan profesionalisme. 

Untuk itu, Tri Adianto juga menekankan pentingnya penguatan enam area perubahan secara bersamaan dan saling menopang, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Selanjutnya, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Rofiudin, menilai bahwa Zona Integritas tidak cukup hanya dipenuhi secara standar indikator. Menurutnya, yang lebih penting adalah memaknai Zona Integritas secara substantif, yakni dengan menjalankan pelayanan secara baik dan benar.

Di samping itu, ia menekankan agar seluruh pegawai di jajaran masing-masing memahami esensi pelayanan publik dan dapat melayani masyarakat dengan baik. 

Sementara itu, narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Sabrina Novianti memaparkan materi ‘Reformasi Birokrasi Berdampak untuk Kesejahteraan Rakyat’. Disampaikannya bahwa pembangunan yang sedang berjalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi birokrasi. Kondisi dinamika saat ini menuntut adanya reformasi yang didukung oleh digitalisasi. Digitalisasi tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada kolaborasi dengan seluruh instansi pemerintah, tidak terkecuali Bawaslu dalam mendukung digitalisasi pemerintah.

Sabrina lebih lanjut menjelaskan, pembangunan Zona Integritas pada dasarnya bukan semata-mata untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Lebih dari itu, pembangunan Zona Integritas menjadi upaya untuk memastikan nilai-nilai Reformasi Birokrasi benar-benar diterapkan dan diimplementasikan sampai ke satuan unit terkecil di instansi pemerintah.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sragen, Sri Wiharini, menyampaikan pentingnya pemahaman Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Kemenpan RB ini agar dapat diimplementasikan seluruh jajaran di Bawaslu Kabupaten Sragen. 

Selain itu, ia pun akan mendorong seluruh jajaran di Bawaslu Kabupaten Sragen untuk meningkatkan kompetensi dalam menjaga integritas, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu.

Penulis dan Foto: Hum@s 

Editor: Hum@s