Bawaslu Sragen Perkuat Kompetensi Pengelolaan Keuangan Melalui SP2D

SRAGEN – Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, dan akuntabel, Bawaslu Kabupaten Sragen menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidang Keuangan terkait Proses dan Tahapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Rabu (11/11/2026), bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Sragen.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sragen, Yuni Setyawati. Dalam sambutannya, Yuni menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas ini menjadi salah satu upaya untuk memperkuat pemahaman dan kompetensi pegawai dalam pengelolaan keuangan, khususnya terkait mekanisme dan tahapan pencairan anggaran melalui SP2D.

“Pengelolaan keuangan bukan hanya berkaitan dengan proses pencairan anggaran, tetapi juga bagaimana setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya berharap melalui kegiatan ini, seluruh pegawai semakin memahami mekanisme pengelolaan keuangan sehingga pelaksanaan anggaran dapat berjalan tertib, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Yuni.

Materi kegiatan disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Sragen, Chyntia Wulandari. Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Chyntia menguraikan empat tahapan utama dalam pengelolaan keuangan negara, yakni sumber dana dan perencanaan, pelaksanaan dan pencairan, pemantauan kinerja, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Seluruh tahapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran negara digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pada tahap perencanaan, penyusunan anggaran diawali dengan pembuatan Term of Reference (TOR) atau kerangka acuan kerja sebagai dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selanjutnya, RAB menjadi bagian dari proses penganggaran hingga ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja.

Setelah DIPA ditetapkan, satuan kerja menyusun rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan sebagai pedoman dalam mempersiapkan kebutuhan anggaran. Proses pencairan dana kemudian dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan melibatkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) hingga diterbitkannya SP2D.

Selain membahas mekanisme pencairan dana, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan serta realisasi anggaran. Salah satu instrumen yang turut disinggung adalah E-Monev Bappenas, yaitu sistem pelaporan elektronik untuk memantau perkembangan pelaksanaan rencana kerja pemerintah, termasuk capaian program dan kegiatan.

Dalam kesempatan tersebut, Chyntia menekankan pentingnya memahami alur pengelolaan keuangan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir. Dengan demikian, pengelolaan keuangan tidak hanya dipahami sebatas proses pencairan dana, tetapi juga mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta berkesempatan menyampaikan pertanyaan serta berdiskusi lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan keuangan, tahapan pencairan dana, dan kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam penerbitan SP2D.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Sragen berharap seluruh pegawai semakin memahami proses pengelolaan keuangan secara komprehensif. Peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan melalui pengelolaan anggaran yang lebih tertib, efektif, transparan, dan akuntabel.