Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen Sukses Digelar

SRAGEN, 13 Agustus 2024 - Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen telah sukses digelar pada hari Selasa ini, bertempat di Rumah Makan Cengkir Gading. Rapat ini dihadiri oleh seluruh anggota Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Pemilihan kepala daerah, yang saat ini sudah memasuki tahapannya, menjadi topik utama dalam rapat tersebut. Virginia Hariztavianne, S.H., B.BUS., M.M., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sragen sekaligus Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen, menyampaikan bahwa Pemilihan kepala daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung dan demokrasi.

Hariztavianne juga menyinggung tentang potensi kerawanan pilkada serentak 2024 yang diperkirakan lebih tinggi daripada pemilu 2024 kemarin. "Hal ini dikarenakan persaingan sangat tinggi antara antar calon kepala daerah di masing-masing daerah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, sinergitas antara Bawaslu, Polri, TNI dan Kejaksaan baik dalam upaya pencegahan maupun penindakan hukum mutlak diperlukan," ujarnya.

Kejaksaan Negeri Sragen beserta jajarannya, menurut Hariztavianne, siap mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024.

Sementara itu, IPDA. Abdul Basir, S.H., M.H. Kanit Tipidkor Polres Sragen sekaligus Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Sragen, menyampaikan bahwa seluruh Satreskrim Jajaran Polda Jateng bertindak sebagai Satgas Gakkumdu dan Satgas Gakkum Pidum dalam melaksanakan Operasi Kepolisian kewilayahan dengan Sandi “MANTAP PRAJA CANDI 2024-2025”. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif serta untuk mencegah timbulnya keresahan masyarakat akibat terjadinya kasus kriminalitas, selama tahapan Pilkada.

Basir juga menekankan peran Polri dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024, yang meliputi menjaga stabilitas keamanan di semua tahapan Pemilu maupun Pilkada serentak tahun 2024, melindungi dan memberikan keamanan kepada semua stakeholder, membantu kelancaran dan mengamankan distribusi logistik Pemilu, serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

"Stabilitas keamanan tidak hanya diperlukan untuk kelancaran tahapan Pemilu tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan jalannya Pemerintahan yang ada termasuk Pertumbuhan Ekonomi yang tetap tinggi dan Inflasi yang terkendali serta Realisasi Program-Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," tutup Basir.