GENCARKAN PARTISIPASI MASYARAKAT, BAWASLU SRAGEN KEMBALI BINA DESA PENGAWASAN

Sragen - Sadar akan tugas yang tidak bisa dilakukan sendiri, Bawaslu Kabupaten Sragen kembali melaksanakan Pembinaan Desa Pengawasan di Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. (16/11)
Kegiatan dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkan Desa dan Kecamatan, dan Pemuda.
Dwi Budhi Prasetya, Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen menyampaikan kegiatan Pembinaan Desa Mojokerto sebagai Desa Pengawasan merupakan tindak lanjut dari Kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Desa Pengawasan pada Pemilu Tahun 2019.
“Kali ini kita bina kembali, agar terus kontinu dan bisa ditularkan ke masyarakat lain. Jadi tingkat partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu dan Pemilihan bisa terus meningkat” jelas Dwi Budhi Prasetya.
Sebagai wujud kerja-sama, dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding antara Bawaslu Kabupaten Sragen dengan Pemerintah Desa Mojokerto. Dilanjutkan dengan penyerahan Piagam Penghargaan Desa Pengawasan oleh Ketua Bawaslu Sragen kepada Kepala Desa Mojokerto.
Lanjut pada sesi materi, Edy Suprapto selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen menyampaikan Indikator Pemilu yang berkualitas, yakni terlaksananya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL).
“Bila indikator Pemilu sudah bisa kita laksanakan dengan baik, masyarakat juga andil didalamnya maka Demokrasi di Indonesia ini akan jauh lebih baik. Tapi faktanya, belum seperti itu.” Jelas Edy Suprapto.
Selain itu Ia juga menyampaikan bahwa Rencana Pemilu dan Pilkada akan kembali digelar di tahun 2024, yakni Pemilihan Presiden dan Legislatif yang rencananya akan dilaksanakan di Bulan Februari, dan Pemilihan Kepala Daerah di Bulan November.
Kegiatan Pembinaan Desa Mojokerto sebagai Desa Pengawasan dilanjutkan dengan dengan penyampaian Materi dan Focus Group Discussion yang dipandu oleh Widodo selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen. Peserta dibagi kedalam 3 kelompok untuk berdiskusi tentang kendala dan lemahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pada Pemilu atau Pemilihan. (Humas)