Ekspos Kinerja Dan Proyeksi Bawaslu Kabupaten Sragen Lewat Podcast Live

Sragen – Sebagai Lembaga pengawas pemilu, Bawaslu Kabupaten Sragen memiliki peran strategis dalam menjaga kwalitas demokrasi. Tidak hanya mengawasi, tetapi juga mendorong partisipasi publik, edukasi politik, serta penguatan kelembagaan dalam demokrasi. Demikian yang disampaikan oleh Zukri Aripaldi ketika membuka Podcast Literasi Demokrasi  (POSISI) yang ditanyangkan secara  live streaming pukul 10.00 WIB di Chanel Youtube Bawaslu Kabupaten Sragen, pada rabu  11/2/2026.

Dwi Budhi Prasetyo selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Sragen yang menjadi narasumber dalam acara tersebut, menguraikan panjang lebar peran kinerja Bawaslu Kabupaten Sragen setelah berakhirnya pemilu dan pemilihan di tahun 2024. Beberapa di antaranya adalah : Pendokumentasian dan penataan arsip baik secara fisik maupun digitalisasi, Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih berkelanjutan (PDPB), Pengawasan Pemuktahiran Data Parpol Berkelanjutan, Penataan alih status dari pengawai Non ASN menjadi ASN, Peralihan status Unit Kerja Mandiri menjadi Satuan Kerja, Tindak lanjut status PPID dari menuju informatif menjadi informatif, Kegiatan peningkatan kapasitas melalui Diklat, Sosialisasi ke sekolah dan kampus, Memberdayakan Saka Adhyasta dan pengawas partisipatif yang telah terbentuk, dan masih banyak kegiatan lainnya yang merepresentasikan eksistensi Bawaslu Kabupaten Sragen. 

Selain itu, Dwi Budhi juga menyebutkan beberapa capaian selama tahun 2025. Hal itu akan  terus ditingkatkan. Salah satu contoh adalah peningkatan kapasitas SDM melalui Diklat yang akan dimaksimalkan dengan melibatkan narasumber eksternal. Dan untuk  lebih lengkap mengetahui apa saja yang akan dilakukan Bawaslu Kabupaten Sragen, ia menunjukkan buku yang didalamnya memuat 52 Rencana Kerja (Renja) sepanjang tahun 2026.

Dalam keterbatasan durasi waktu, Podcast yanng berlamgsung informatif dalam konteks ekspos kinerja dan proyeksi Bawaslu Kabupaten Sragen ini, diharapkan juga mampu meningkatkan pemahaman publik tentang pengawasan pemilu dan demokrasi secara luas.