Dorong Transparansi dan Akuntabilitas, Bawaslu Sragen Geber Pengisian LHKPN

SRAGEN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sragen menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah konkret lembaga untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pejabat publik di lingkungan pengawas pemilu.

Pelatihan yang berlangsung di Kantor Bawaslu Sragen, pada Selasa (3/2/2026) ini, diikuti oleh para wajib lapor yang terdiri dari jajaran Pimpinan, Kepala Sekretariat, Bendahara Pengeluaran (BP), serta pejabat fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Kegiatan ini difasilitasi langsung oleh Person in Charge (PIC) LHKPN dari unsur Staf SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kabupaten Sragen.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat (Kordiv SDMO dan Diklat) Bawaslu Sragen, Sri Wiharini, menegaskan bahwa kepatuhan pelaporan harta kekayaan merupakan indikator utama integritas penyelenggara pemilu. Menurutnya, pendampingan ini agar tidak ada kendala teknis yang menghambat proses pelaporan.

"Pelaporan LHKPN ini bertujuan utama untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas kita sebagai pejabat publik. Kami ingin memastikan seluruh jajaran, mulai dari pimpinan hingga kepala secretariat, bendahara dan pejabat pengadaan, memiliki pemahaman yang sama dan melaporkan kekayaannya secara jujur, akurat, serta tepat waktu," ungkap Sri Wiharini di sela-sela kegiatan.

Lebih lanjut, Sri Wiharini menjelaskan bahwa peran PIC LHKPN sangat penting dalam memandu pengisian data yang seringkali mengalami pembaruan sistem. Dalam sesi ini, PIC LHKPN memberikan panduan teknis mendalam terkait tata cara input pada aplikasi e-LHKPN KPK, mulai dari pemutakhiran data aset, verifikasi dokumen pendukung, hingga finalisasi laporan.

"Dengan adanya fasilitasi dari staf SDM selaku PIC, kami menargetkan kepatuhan pelaporan LHKPN di Bawaslu Sragen bisa tuntas 100 persen sebelum tenggat waktu yang ditentukan, sebagai bukti komitmen kami terhadap prinsip pemerintahan yang bersih," pungkasnya