Bawaslu Sragen Siapkan Strategi Edukasi Digital dan Penguatan Hukum di 2026

SRAGEN – Mengawali tahun 2026, Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sragen bergerak cepat melakukan konsolidasi internal. Bertempat di Aula Kantor Bawaslu Sragen, Rabu (7/1/2026), rapat ini membahas evaluasi pengawasan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) serta pematangan rancangan aksi kerja tahun 2026. 

Rapat yang berlangsung pukul 10.00 hingga 12.30 WIB ini dihadiri oleh Kordiv dan staf Divisi HPS. Dalam evaluasi pengawasan Sipol KPU akhir tahun 2025 hingga awal Januari 2026, Bawaslu Sragen mencatat adanya aktivitas pembaruan data dari tujuh partai politik,  Fokus utama pembahasan mencakup tinjauan kinerja tahun 2025 serta penyusunan program strategis divisi HPS yang akan dibawa ke Rapat Kerja (Raker) minggu kedua Januari nanti. 

Selain evaluasi, rapat ini menghasilkan tujuh usulan program divisi HPS untuk tahun 2026. Bawaslu Sragen berencana melakukan transformasi pendekatan edukasi hukum melalui media kreatif. 

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Bawaslu Sragen, Syamsul Arifin, menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun penguatan kapasitas internal sekaligus ekspansi edukasi eksternal.

"Tahun 2026 ini kami memiliki visi agar masyarakat tidak sekadar tahu, tapi juga paham mengenai hukum dan penyelesaian sengketa pemilu. Oleh karena itu, strategi kami adalah 'jemput bola' melalui Bawaslu Mengajar dan optimalisasi konten digital seperti podcast dan serial video pendek. Di sisi lain, secara internal, kami akan memperkuat kelembagaan melalui pelatihan intensif terkait mediasi, sidang adjudikasi, hingga penyusunan Surat Keputusan (SK)," ujar Syamsul Arifin dalam keterangannya pasca rapat.

Syamsul menambahkan bahwa program peningkatan kapasitas internal, seperti bedah peraturan hukum (Perbawaslu) dan simulasi penyelesaian sengketa, sangat penting untuk memastikan jajaran Bawaslu Sragen siap menghadapi dinamika kepemiluan yang terus berkembang. 

Rancangan aksi kerja ini selanjutnya akan dimatangkan dalam rapat kerja kabupaten untuk ditetapkan sebagai panduan kegiatan Bawaslu Sragen sepanjang tahun 2026