Bawaslu Sragen Mengajar via Zoom, Kupas Negara dan Konstitusi dari Perspektif Hukum Penyelesaian Sengketa

Sragen – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sragen kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan literasi demokrasi melalui kegiatan Bawaslu Mengajar yang dilaksanakan secara daring via Zoom bersama Universitas Muhammadiyah PKU Surakarta, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini menghadirkan Anggota Bawaslu Kabupaten Sragen, Moh. Syamsul Arifin selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, sebagai pemateri utama. Dalam penyampaiannya, ia mengangkat tema “Kewarganegaraan Negara: Negara dan Konstitusi dalam Perspektif Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa”.

Dalam materi yang disampaikan, Syamsul Arifin menekankan pentingnya pemahaman konstitusi sebagai landasan utama dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam konteks demokrasi dan pemilu. Ia juga mengaitkan peran Bawaslu dalam menjaga prinsip keadilan melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu, yang menjadi bagian penting dalam memastikan integritas demokrasi tetap terjaga.

“Kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai status, tetapi juga sebagai kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam menjaga konstitusi. Dalam konteks pemilu, peran pengawasan dan penyelesaian sengketa menjadi krusial untuk menciptakan proses yang adil dan transparan,” jelasnya.

Peserta dalam kegiatan ini terdiri dari mahasiswa berbagai jurusan, yakni Hukum, Manajemen, dan Psikologi. Antusiasme peserta terlihat dari aktifnya diskusi dan pertanyaan yang diajukan selama sesi berlangsung, terutama terkait praktik penyelesaian sengketa pemilu dan implementasi nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep negara dan konstitusi secara teoritis, tetapi juga mampu melihat relevansinya dalam praktik demokrasi, khususnya dalam pengawasan pemilu. Bawaslu Sragen berharap program Bawaslu Mengajar dapat terus menjadi jembatan antara dunia akademik dan praktik kelembagaan dalam memperkuat kesadaran hukum generasi muda.